Konten

REFORMASI GERAKAN KOPERASI SAMPANG MENUJU DATA VALID TAHUN 2017


REFORMASI GERAKAN KOPERASI SAMPANG MENUJU DATA VALID TAHUN 2017

RESUME ACTUAL: BY Mat Anwar, SH,MM.

 

Menjelang akhir bulan Juni seluruh SKPD di kabupaten Sampang hadir dalam rangka Validasi data pemetaan urusan pemerintah terkait paradigma beban kerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh kementerian dalam negeri RI bersama dengan Kementrian /Lembaga. Banyak SKPD Kab./kota yang memberikan laporannya tidak berdasarkan pada bersumber yang falid,  dari sumber yang juga tidak jelas, dan ada yang mendasarkan proyeksi semata sehingga laporan yang disampaikan oleh SKPD Kab/kota tersebut tidak lama kemudian ditidaklanjuti oleh BPK lewat tim   untuk mengkroscek kevalidan data melalui petugas LPPD dan pihak INSEKTORAT mengakomodir upaya singkronisasi data yang di punya BPK dengan LPPD, apakah sudah sesuai dengan realitas kenyataan yang sesungguhnya atau tidak..! Karena sesungguhnya banyak ditemukan data yang tidak realistis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk medukung program/kegiatan dan hal ini yang menjadikan Sri Mulyani Selaku Menteri Keuangan  Kemungkinan kedepannya akan melakukan pemangkasan dana APBD Prov. Dan APBD II. ( Ungkap subag program Kementrian Koperasi dan UKM RI Bapak Adi Daen Fahmi ). Ini makna yang sebenarnya jika dilihat dari sisi kaca mata program atas dimintanya  data dari masing-masing SKPD oleh provinsi jatim dalam rangka evaluasi Pemetaan.

Menginsyafi kejadian tersebut bahwa belum ada sumber data yang menjadi rujukan umum untuk mendapatkan adanya data yang valid, benar dan terpercaya. Oleh karenanya itu berkaitan dengan hal tersebut. Bidang Sekretariat-program dalam hal urusan Koperasi Kabupaten Sampang ingin MENYAMPAIKAN SISTEM ODS ( Onlin Data Sistem ) yang menjadi pengikat sinergi antara pusat dangan kab./kota sebagai acuan dalam pengumpulan data Koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Kementerian serta SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien.   JADI untuk lebih memaksimalkan adanya data yang valid maka akan dilakukan proses Sistem Aplikasi Pendataan Koperasi dan UKM yang  diakses secara online melalui jaringan internet oleh operator data SKPD tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM Guna Mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Guna mengisi data dalam aplikasi ODS maka kepada gerakan koperasi untuk dapatnya memberi kontribusinya terkait data informasi yang berkaitan dengan kepengurusan anggotanya, berkaitan dengan kelembagaannya, berkaitan indikator usaha baik Jumlah  aset , Jumlah volume usaha maupun SHU dan data inilah yang oleh bagian program dimasukan ke ODS sebagai sumber data yang terpercaya. Karena manjadi sumber data yang dipercaya maka ODS di kuatkan dengan di terbitkannya Permen NOMOR:  10 / Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi dan UKM. Jadi apa yang ada di sistem ODS Merupakan data yang menjadi sumber rujukan bagi pihak pihak lain yang berkepentingan berskala nasional.

Oleh karenanya kepada gerakan  koperasi di Sampang  yang nama koperasinya belum tercantum di ODS Maka sesungguhnya koperasi tersebut belum bisa diakui keabsahannya untuk skala nasional sebagai sumber rujuk integral yang di percaya. jadi kepada seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Sampang yang bulum terdaftar/tercantum di ODS ( Onlin Data Sistem) maka belum layak untuk mendapatkan Pembinaan, bantuan dan Akses permodalan karena kemungkinan nama koperasi yang belum terdaftar itu menghadapi minim dua hal : yang pertama koperasi terebut belum RAT, karena bila sudah RAT maka Operator data SKPD pasti akan memasukan dalam aplikasi ODS. Dan yang kedua koperasi tidak ada kejelasan keanggotaannya/tidak jelas sehingga dimungkinkan pengurusnya tidak mau mendaftarkan untuk dimasukan pada sistem ODS.

Sesungguhnya ODS ini merupakan alat untuk mereformasi koperasi yang disenergikan dengan Teknologi Informasi untuk Menciptakan Koperasi dan  UMKM yang Berdaya Saing Tinggi, Dengan Sumber Data yang dapat dibuktikan secara realistis dan dipertanggungjawabkan untuk mendukung program/kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM kedepannya. Terkait reformasi perkoperasian  di kabupaten ini maka kepada pejabat yang membidangi koperasi untuk melakukan tiga aksi yang harus menjadi perhatian oleh koperasi gerakan yaitu:

1.       AKSI REHABILITASI.

Aksi Rehabilitasi memuat kegiatab  untuk melakukan valuidasi Koperasi per individu.kemudoian melakukan Pengurangan Koperasi tidak Aktif agar tridak menjadi beban , kemudian melakukan Memperbaiki Citra Koperasi yang kurang baikyang diakibatkan SKPD lain semisal kelautan yang membentuk koperasi baru hanya motif mendapatkan bantuan kapal dan nama koperasi yang dipertaruh oleh anggota baru yang belum paham tentang koperasi.

2.       AKSI REORENTASI

Aksi reorentasi ini ditekankan pada SKPD yang membidangi perkoperasian untuk bisa dan dapat  Mengubah pola pikir pembina dari Kuantitas ke Kualitas Mengubah pola pikir masyarakat dari salah niat, salah paham, salah urus dalam rangka menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang berperan meningkatkan kesejahteraan anggotanya

3.       AKSI PENGEMBANGAN

Gerakan mengembangkan skala usaha Koperasi menjadi usaha menengah dan besar yang berperan mendorong peningkatan skala usaha anggotanya naik kelas pada berbagai bidang usaha strategis dan sekaligus menjadikan Koperasi sebagai pelaku usaha yang handal di pentas ekonomi daerah, nasional dan global yaitu dengan fasilitasi akses pengembangan pemasaran, pengenalan pada investor serta dukungan teknologo informasi

Bagi koperasi yang sudah masuk dalam sistem ODS maka bila telah melakukan RAT minimal 2 kali RAT dengan mempertimbangan kelayakan tentang indikator Usaha antara lain  Modal Sendiri, Modal Luar, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) serta Data Administratif dan kepengurusan maka akan diajukan kepada kementerian Koperasi dan UKM  untuk mendapatkan NIK yang dilengkapi dengan QR Code yang nantinya berfungsi: Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum, Memastikan koperasi aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi

Kita berharap dengan pendataan yang baik maka program/kegiatan pemberdayaan koperasi menjadi semakin tepat sasaran, diharapkan tercipta paradigma baru koperasi yaitu: Koperasi merupakan organisasi yang modern dan terbuka, Tiada Koperasi tanpa Teknologi Informasi, Jumlah Koperasi berkualitas meningkat Koperasi diapresiasi tinggi oleh masyarakat, Koperasi berdaya saing tinggi dalam pasar lokal maupun global, Koperasi sesuai dengan seluruh lapisan masyarakat.