Konten

PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN


PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN OLEH SKPD TERKAIT MASIH PARSIAL

Resume actual: by MAT ANWAR, SH,MM

Jelang selesainya pembahasan LKPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Sampang pada akhir bulan April 2016 segenap SKPD diminta untuk melakukan penyempurnaaan LKPJ Bupati dan memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjut 

kedepannya agar masing-masing SKPD dapat lebih optimal mencapai target sasaran yang menjadi kewajiban masing-masing SKPD. Pada sesi penyampaian rencana kerja tahun 2017, disela pembahasan tersebut terlontar kata-kata dari Bapak Kepala Bappeda Kabupaten sampang bahwa pencapaian misi 4 Bupati:  “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” menjadi tanggung jawab bapak Bapak Saryono Dinas Koperasi dan UKM dan Bapak Misdi Disperindagtam, hal tersebut dimaksudkan oleh beliau untuk menindaklanjuti hasil tegoran dari DPRD Kabupaten Sampang pada sesi pembahasan LKPJ.

Mencermati apa yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten sampang penulis ingin menyampaikan bahwa peningkatan ekonomi itu harus  berorentasi pada pemberdayaan kewirausahaan yaitu yang berkaitan dengan pemberdayaan itu sendiri dan juga tentang para pelaku/wirausaha. Dua hal tersebut yang luput dari focus perhatian maksimal dari SKPD terkait terutama oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Disperindagtam juga Dinas Sosial jika penulis kaitkan dengan sinergi pencapaian peningkatan ekonomi misi 4.

Sesungguhnya jika kita pahami bahwa Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan warga dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka kita patut mengatakan apa yang dilakukan oleh SKPD masih pada batas yang  lemah dari apa yang dipersepsikan. sedangkan Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhkembangan kewirausahaan dan ini kami anggap masih jauh dari yang kita harapakan, masih  kurang terarah dalam melakukan maping baik kalangan usaha MIKRO, USAHA KECIL DAN WIRA USAHA PEMULA( sarjana ) dan bukan pelaku USAHA BESAR karena perlakuaannya pun juga nanti berbeda.

Memahami dan mengurai definisi dua kata tersebut yaitu pemberdayaan dan kewirausahaan maka pemerintah daerah harusnya membentuk WADAH katakan semisal Gerakan kewirausaan; yaitu yang berisi keseluruhan program dan kegiatan kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan misi 4 Bupati YAITU “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan untuk pencapaian GERAKAN KEWIRAUSAHAAN tersebut perlu dibuatkannya rencana kerja kewirausahaan untuk kurun waktu tertentu yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam actualisasi perencanaan dan pembangunan kewirausahaan yang disusun oleh SKPD terkait yang terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Disperindagtam ,juga Dinas Sosial, dan Dinas Perizinan

Bahasan yang direncanakan nanti terarah pada pokok-pokok tentang kewirausahaan seperti: Pendidikan Kewirausahaan proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal, Inovasi kemampuan menerapkan kreativitas YAITU kemampuan menciptakan dan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, juga  penyediaan dana yang terintregrasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan kewirausahaan,disamping itu perlu membentuk Organisasi kewirausahaan berupa  lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan kewirausahaan. Penjaminan adalah merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilakukan berupa  pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban keuangan terjamin kepada penerima jaminan, Kemitraan kerja sama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pada sisi peran dinas social memfasilitasi terkait dengan INKUBATOR, yaitu Inkubator Wirausaha  suatu lembaga intermediasi yang melakukan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula yang menjalani proses tersebut diatas. Jadi Pengembangan Inkubator Wirausaha bertujuan untuk: menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Sasaran pengembangan Inkubator Wirausaha adalah:

·         penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula yang berdaya saing tinggi

·         peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

·         peningkatan aksesibilitas wirausaha pemula untuk mengikuti program Inkubasi

·         peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha

Sedangkan dari sisi Dinas perizinan yang sangat perlu adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berwirausaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

KESIMPULAN

1.      Dalam rangka meningkatkan daya saing di era MEA perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program-program kewirausahaan yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional

2.      Perlu adanya sinergisitas antar SKPD terkait dalam rangka actualisasi program-program kewirausahaan berupa Tim beranggotakan SKPD terkait.

3.      Pencapaian misi 4 Bupati akan tercapai apabila pengaturan kewirausahaan  diatur secara terpadu dan komprehensif

4.      Menjadi rekomendasi jawaban atas tindak lanjut rencana kedepan yang di minta oleh DPRD Sampang dalam pembahasan LKPJ 2015.